DISKOMINFO, SITARO- Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Chyntia Ingrid Kalangit, S.K.M., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai agenda nasional dalam memperkuat konsolidasi kebijakan manajemen aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Rabu (19/11) di Jakarta.
Rakornas Kepegawaian 2025 dihadiri para kepala daerah, pimpinan instansi pusat, serta para pemangku kebijakan bidang kepegawaian. Forum ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan transformasi kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, serta akselerasi reformasi birokrasi di pemerintahan pusat dan daerah.
Dengan jumlah lebih dari 5 Juta ASN saat ini, Kepala BKN Prof. Zudan dalam sambutannya, menyebutkan Indonesia membutuhkan orkestrasi tata kelola manajemen ASN yang kuat. Ini perlu diawali dengan desain reformasi birokrasi yang pro-karier ASN dengan mengubah orientasi dari regulasi represif ke regulasi responsif sehingga berdampak pada realisasi Asta Cita dan kemudahan bagi masyarakat.
Kepala BKN Prof. Zudan pun menegaskan bahwa penguatan kualitas ASN menjadi prioritas nasional dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern. Ia menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya:
- Percepatan transformasi digital dalam manajemen ASN, termasuk penerapan data kepegawaian yang terintegrasi dan akurat;
- Optimalisasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas ASN sesuai kebutuhan organisasi;
- Penguatan budaya kerja profesional dan berintegritas, sebagai pondasi utama pelayanan publik berkualitas;
- Penataan kebutuhan ASN berbasis analisis jabatan dan beban kerja, agar setiap daerah memiliki SDM yang sesuai dengan prioritas pembangunan.
Kepala BKN Prof. Zudan menekankan bahwa seluruh pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan kepegawaian nasional, serta menjalankan manajemen ASN yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati Chyntia Ingrid Kalangit menyampaikan bahwa Pemkab Sitaro siap menindaklanjuti arahan Kepala BKN dan pemerintah pusat dengan memperkuat sistem kepegawaian daerah.
“Rakornas Kepegawaian ini memberikan arah yang jelas bagi kami untuk meningkatkan kapasitas ASN di Sitaro. Kami berkomitmen menjalankan kebijakan kepegawaian yang profesional, adaptif, dan mendukung percepatan reformasi birokrasi,” ujar Bupati.
Pemkab Sitaro juga akan mengintensifkan transformasi digital pelayanan kepegawaian, memperkuat pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan, serta mendorong peningkatan produktivitas ASN di seluruh perangkat daerah.
Kesempatan itu, Bupati didampingi Kaban BKPSDM Sitaro, Jacson Baginda.
