DISKOMINFO, SITARO- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 telah berlangsung di Aula Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023) pukul 16.00 waktu setempat.
Pj. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) Joi Oroh didampingi Kepala Bappelitbangda Ronald Pakasi menghadiri rapat tersebut sekaligus menerima Penghargaan Insentif Fiskal Kategori Penurunan Stunting Tahun 2023 sebesar Rp 6,1 miliar.
Diketahui sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah melaksanakan Penilaian Kinerja Penurunan Stunting Tahun 2023 terhadap 15 (lima belas) Kabupaten dan Kota Lokus intervensi Tahun 2022 sejak 29/5/2023 hingga 31/5/2023.
Dari penilaian tersebut telah ditetapkan Kepulauan SITARO sebagai kabupaten Terbaik Pertama yang memenuhi kategori kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi di bawah kepemimpinan Bupati Evangelian Sasingen. Diikuti oleh Bolaang Mongondow Utara, Minahasa serta kabupaten lainnya.
Terkait dengan ini, SITARO juga memperoleh kategori Best Performance. Dimana waktu lalu Bupati Kepulauan SITARO Evangelian Sasingen (periode 2018-2023) telah mempresentasikan dengan baik hasil kinerja percepatan penurunan stunting di The Sentra Hotel Minahasa Utara sehingga mendapat predikat best performance.
Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen di tahun 2022. Angka ini turun dari 30,8 persen di tahun 2018.
“Kita tidak boleh berpuas diri karena masih ada target yang harus kita kejar yaitu prevalensi stunting 14 persen tahun 2024,” tutur Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting.
“Waktu kita tersisa satu tahun lagi untuk mencapai 3,8 persen di tahun 2023 dan 3,8 persen lagi di tahun 2024 nanti,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah memastikan bagaimana pergantian tampu kepemimpinan di pusat dan di daerah pada tahun 2024 nanti, akan tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.
“Meskipun nanti adanya pergantian kepemimpinan dan memasuki tahun politik namun stunting harus jalan. Prinsipnya harus begitu,” tegasnya.
Beliau menyebutkan bahwa masih ada beberapa intervensi yang harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaanya.
Yaitu masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan dalam pemantauan status gizi di Posyandu dan perangkat USG di Puskesmas.
Perlu juga didorong konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemberian ASI eksklusif dan MPASI dengan kandungan gizi tepat serta imunisasi dasar yang lengkap.
Perbaikan praktek pengasuhan juga perlu menjadi perhatian edukasi. Agar tidak hanya diberikan kepada orang tua tetapi juga kepada keluarga besar.
Aspek lain yang harus ditingkatkan adalah pengorganisasian dan peningkatan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan, betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran.
“Peran aktif serta sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi. Penuntasan masalah gizi stunting tidak sekedar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa Indonesia kedepan,” tutupnya.
