Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro
 


Oksanaintat
15 Februari 2017 | 00:00:00
leki na podagre czego nie nalezy jesc przy dnie moczanowej [url=http://seeknet.pl/]http://seeknet.pl/[/url] dna moczanowa objawy i przyczyny leczenie dieta chorych na dne moczanowa


Alfredo Mantouw
06 Februari 2017 | 00:00:00
Bpk/Ibu... bisa kah saya meminta Data 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) SITARO. 2. Perencanaan Pembangunan Sarana & Prasarana di SITARO. dalam rangka untuk saya membuat penilitian tentang wilayah Kabupaten SITARO...


Purnomo
02 Januari 2017 | 00:00:00
Selamat siang,, Perkenalkan saya Purnomo dari dignityfactory https://www.facebook.com/dignityfactory?fref=ts bergerak di bidang konveksi dan berdomisili di Yogyakarta,,mungkin ada kebutuhan tentang pengadaaan seragam atau kaos, tas dan lain lainya bisa langsung menghubungi saya di 08121575519 untuk spesifikasi dan harga tentunya terimakasih atas waktunya,,semoga Kepulauan Siau semakin maju dan lebih Mantaps lagi,,,Bravoo


Benedictus Permadi
27 Desember 2016 | 00:00:00
Yth Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Perkenalkan saya Benedictus Permadi dari Kementerian Pariwisata Jakarta, pesan saya ini bertujuan untuk menanyakan nomer telfon contact person atau staff dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Terima Kasih


Basuki Kurniawan
20 Juli 2016 | 00:00:00
Selamat Pagi Bapak/Ibu, Saya Basuki Kurniawan, Mediator Bersertifikat yang tergabung di LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Kabupaten Lumajang . Salah satu formula penyelesaian sengketa adalah melalui jalan Mediasi, sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berazaskan musyawarah mufakat. Banyak sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi yang merupakan Alternatif Dispute Resolution (Alternatif Penyelesaian Sengketa), seperti sengketa Perbankan, Sengketa Pertanahan, sengketa Hubungan Industrial, Sengketa Perselisihan Medis, Sengketa Lingkungan Hidup dan lain sebagainya, dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan lamban serta mahalnya biaya yang dikeluarkan dalam proses litigasi (peradilan) menjadikan Mediasi merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa yang sangat diperlukan untuk mencapai win-win solution dengan seorang Mediator yang bersifat netral. Padahal sengketa yang terjadi di masyarakat harus selekasnya diselesaikan dengan mengedepankan kepuasan dari para pihak, terlebih lagi dalam lingkungan bisnis yang mengharuskan penyelesaian dengan cara seefektif mungkin. Negosiasi dan Mediasi memang penting dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan sengketa yang tidak segera diselesaikan memungkinkan akan munculnya sengketa yang baru lagi. Tentu, risiko terjadi deadlock ataupun para pihak tidak berkenan melakukan mediasi bisa saja terjadi. Jangan sampai sengketa tersebut di biarkan, karena penting sekali untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan bantuan dari pihak ketiga. Oleh sebab itu, sengketa yang terjadi di masyarakat harus lekas diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat yang mana hasil mediasi dapat dikuatkan melalui Akta Perdamaian/ Akta Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Akta Perjanjian itu kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri agar mempenyai kekuatan eksekutorial. Sedangkan bilamana terjadi ingkar janji (wanprestasi) dari salah satu pihak, dapat diajukan ke Pengadilan atas tindakan wanprestasi tersebut. Dengan di Mediasi oleh Mediator Bersertifikat dari BaMI (Badan Mediasi Indonesia) lembaga sertifikasi Mahkamah Agung, banyak benefit yang akan Pemerintahan Daerah Bapak/Ibu dapatkan. Beberapa di antaranya adalah:  Penyelesaian suatu sengketa lekas terselesaikan;  Instansi Pemerintahan Daerah Bapak/Ibu akan kondusif;  Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat, murat dan saling menguntungkan kedua belah pihak;  Tali silaturahmi akan lebih terjamin diantara kedua belah pihak, dengan tidak ada unsur kalah menang, namun sama-sama mendapatkan kepuasan dan kemenangan. Kami berkeyakinan akan sangat menakjubkan dan menyenangkan bilamana setiap sengketa dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian di Instansi Pemerintahan Daerah Bapak/Ibu. Untuk mengetahui lebih detail program Mediasi, Advokasi dan Negosiasi LP-KPK Kabupaten Lumajang , Bapak/Ibu dapat menghubungi : LP-KPK Kabupaten Lumajang Jl. DI Panjaitan , Kabupaten Lumajang 67312, Jawa Timur HP/SMS : 082234363295 Email : basukikurniawan97@yahoo.com/ basukikurniawanlaw@gmail.com Untuk hal tersebut kontak person yang bisa dihubingi : 1. Basuki Kurniawan, S.HI., M.H. Nomor HP: 082234363295 2. Dodik Supriyatna, S.S Nomor HP: 082141078166 3. Widodo Tulus, S.H. Nomor HP: 082132039499 Facebook Massanger : Basuki Kurniawan


ak
12 Juni 2016 | 00:00:00
Yth. Bupati Sitaro. Dapatkah saya pindah ke pemkab sitaro? Sy kebetulan esselon 4 sdh 9 th. Tks.


dwi
07 April 2016 | 00:00:00
tolong update lagi berita tentang perkembangan sitaro terbaru.terima kasih


PUSTAKA PEMDA
06 April 2016 | 00:00:00
PUSAT KAJIAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAERAH ( PUSTAKA PEMDA ) Sekretariat : Jalan Serdang Baru VII.No.28 Jakarta Pusat Telp : (021) 21471125 Fax : (021) 4255280 Contak person HP : 081332171713 - 081330063333 Nomor : 5.0416/PAN-BT/PP/III/2016 Jakarta, 21 Maret 2016 Sifat : Penting Lampiran : Jadwal Perihal : Undangan Bimbingan Teknis Kepada Yth : 1. Gubernur 2. Bupati Dan Walikota 3. Para Ka.SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota 4. DPRD Beserta Staf Sekretariat DPRD di- Seluruh Indonesia Agar Menugaskan : 1. Para Kabag,Kasubbag/Kasubid 2. Bag.Bendahara /Keuangan /staf 3. Bag.Umum/Kepegawaian /TU 4. Bag.Hukum /ADM/Humas 5. Bag.Terkait Serta 6. Para Dinas Terkait Dengan hormat, Dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan,menyusunan laporan keuangan,laporan bendahara dan membantu memahami proses verifikasi dan pemeriksaan internal dan eksternal,maka kami dari Pusat Kajian Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Pemerintahan Daerah (PUSTAKA - PEMDA), akan mengadakan Bimtek Nasional Tentang : PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTAS SISTEM AKUNTABILTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN NO. 12/2015 DAN PEMBERLAKUAN PERMENDAGRI NO.6/2016 TENTANG PERUBAHAN KE 3 ATAS PERMENDAGRI NO. 60/2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH SERTA IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Bimbingan Teknis dilaksanakan 3 ( Tiga ) Angkatan pada : AGK HARI TANGGAL TEMPAT PELAKSANAAN I Kamis s/d Minggu 21 24 April 2016 Hotel Amaris Thamrin City. Gedung Thamrin City Lt. 6 Blok HT No. 1 Boulevard, Jl. M.H. Thamrin, Central Jakarta City II Rabu s/d Sabtu 27 30 April 2016 Hotel Kawanua. Jln Cempaka Putih Raya 120.Jakarta III Kamis s/d Minggu 12 15 Mei 2016 Hotel Puri Saron.Jln Camplung Tanduk,Seminyak Kuta Bali Mengingat Bimbingan Teknis ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban Pemerintahan dan DPRD serta Sekretariat DPRD,maka kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat mengutus Peserta yang berkaitan dgn pelaksanaan pekerjaan tersebut,Biaya @ Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) biaya sudah termasuk akomudasi Hotel, Perlengkapan Diklat, Tas, Makan Pagi, Siang, Malam, Coffe Break, Sertifikat, dan Makalah. Demikian disampaikan atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima Kasih. Hormat kami, Pusat Kajian Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Pemerintahan Daerah (PUSTAKA-PEMDA) Kepala, A.AMRAN HANAPING

Isi Pesan Anda





Masukkan Kode Dibawah ini:

CAPTCHA Image