Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro
 

Nasional

Percepatan Pembangunan Desa Atasi Ketimpangan Desa-Kota


Admin Web | Kamis, 30 Maret 2017 - 06:36:41 WIB | dibaca: 381 pembaca

Jakarta, Kominfo - Ketimpangan antara desa dengan kota merupakan penyebab utama tingginya urbanisasi. Oleh karena itu, pada tahun 2017 pemerintah akan lebih fokus melakukan percepatan pembangunan desa untuk mengatasi persoalan ketimpangan. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pengantar saat membuka Rapat Terbatas mengenai Percepatan Pembangunan Desa, di Kantor Presiden, Rabu (29/03/2017).
“Pada tahun 2017, kita akan lebih fokus untuk mengatasi persoalan ketimpangan, bukan saja ketimpangan antardaerah, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga ketimpangan antara desa dengan kota,” kata Presiden.
Menurut Presiden, persentase jumlah penduduk kota semakin meningkat setiap tahunnya. Ia menjelaskan, pada tahun 2010 tercatat persentase penduduk kota sebesar 49,8 persen. Kemudian tahun 2015 telah meningkat menjadi 53,3 persen dan diprediksi pada tahun 2025 mencapai 60 persen.
“Sementara itu, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96 persen. Hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen,” ujarnya lebih lanjut.

Pemanfaatan Dana Desa
Presiden mengatakan, sejak tahun 2015 pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Pada tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan Rp 20,76 Triliun, kemudian ditingkatkan lagi menjadi Rp. 46,98 Triliun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 ini, Pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp 60 Triliun.
 “Namun saya titip pesan, agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa terutama pada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan,” ucap Presiden.
Berkaitan dengan penyaluran dana desa, Presiden mengungkapkan pada tahun anggaran 2016, masih terdapat 4 kabupaten dan kota yang dana desanya tidak cair dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di Pemerintah kabupaten dan kota, dan ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor.
“Saya minta masalah ini bisa segera diatasi. Dan tahun 2017 ini, saya minta dipastikan betul semua desa bisa menerima dana desa,” ujar Presiden.
Presiden menekankan agar pemanfaatan dana desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga pada upaya peningkatan produktivitas perekonomian desa serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa.
“Tahap berikutnya, saya ingin agar alokasi dana desa digunakan lebih besar lagi untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian, perikanan dan industri UMKM di desa,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menegaskan agar pengelolaan dana desa dapat melibatkan partisipasi warga untuk peningkatkan kualitas hidup warga desa, disamping itu, masyarakat juga dapat ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran.
“Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, tidak boleh sektoral, tapi harus betul-betul  integratif dari hulu sampai hilir,” ujar Presiden menutup sambutannya.

Sumber: www.kominfo.go.id (Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin)