Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro
 

Seputar Sulawesi Utara

Gubernur Dondokambey Harapkan Kapitalau Sukseskan Nawa Cita


Admin Web | Kamis, 09 Februari 2017 - 14:51:22 WIB | dibaca: 151 pembaca

MANADO - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengharapkan kepala desa (Kapitalau di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro) menyukseskan tercapainya program Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sembilan program prioritas nasional (Nawa Cita) salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Gubernur di Bolaang Mongondow, Rabu.

Gubernur Olly pada pembahasan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 mengatakan, visi pembangunan bangsa ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona 2015-2019 yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.

Sehingga untuk mencapai visi ini, pemerintah provinsi mengharapkan keseriusan kepala desa (sangadi) dan aparat memanfaatkan dana desa sesuai dengan perencanaan.

Tahun 2016, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan dana desa untuk 1.504 desa di Sulawesi Utara sebesar Rp911,49 miliar, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebesar Rp402,5 miliar.

"Khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2016 mendapat alokasi sebesar Rp119,86 miliar untuk 200 desa," katanya.

Lagi menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, dana desa harus dipahami bersumber dari Angaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan untuk desa.

"Dana ini kemudian ditransfer melalaui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Filosofi dana desa ini adalah meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Gubernur menjelaskan, untuk efektif dan efisien penggunaan dana desa telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Priotitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan menteri ini bertujuan memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal yang dibiayai dana desa.

Selain itu, memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan memberikan acuan bagi pemerintah pusat memantau dan mengevaluasi penggunaannya. (ant)